Pindah wilayah kerja PNS pada dasarnya adalah perpindahan lokasi kerja Pegawai Negeri Sipil dari satu instansi/daerah ke instansi/daerah lain, baik dalam lingkup pusat maupun daerah, yang dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan/atau permohonan PNS yang bersangkutan. 

• UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

• PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

• Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 

• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah Dan Di Luar Instansi Pemerintah 

• Surat Permohonan Pindah Keluar Wilayah Kerja (sesuai format)

• Surat Persetujuan Menerima yang ditandatangani oleh Pejabat

• Pembina Kepegawaian (PPK) dari instansi Tujuan

• Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisir

• Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir

• Fotocopy Hasil Penilaian/Evaluasi Kinerja 2 Tahun Terakhir

• Fotocopy Ijazah/Transkip Nilai Terakhir

• Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Tugas Belajar atau Ikatan Dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama

• Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat yang ditandatangani oleh Inspektur Definitif

• Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dari BKPSDMD

• Analis Jabatan, Analis Beban Kerja dan Peta Jabatan dari Instansi tujuan yang ditandatangani oleh Pejabat JPT Pratama definitif.

• Surat Keterangan Utang Piutang dari Pihak Bank 

• Surat Permohonan Pindah Masuk Wilayah Kerja (sesuai format)

• Daftar Riwayat Hidup (DRH)

• Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisir

• Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir

• Fotocopy SK Jabatan Terakhir dilegalisir (bagi yang telah berubah jabatan dari SK pangkat terakhir)

• Fotocopy Hasil Penilaian/Evaluasi Kinerja 2 Tahun Terakhir

• Fotocopy Ijazah/Transkip Nilai Terakhir

• Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Tugas Belajar atau Ikatan Dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama

• Surat Pernyataan tidak menuntut Tambahan Penghasilan Pegawai/Tunjangan Kinerja (Guru dan Tenaga Kesehatan tidak perlu) (format terlampir)

• Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat yang ditandatangani oleh Inspektur Definitif

• Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dari BKPSDMD/BKD/Biro Kepegawaian INSTANSI ASAL

• Analis Jabatan, Analis Beban Kerja dan Peta Jabatan dari Instansi asal yang ditandatangani oleh Pejabat JPT Pratama definitif.

• Surat Keterangan Utang Piutang dari Pihak Bank 

• Mengisi SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DITEMPATKAN DIMANA SAJA SERTA TIDAK MENUNTUT JABATAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI/TUNJANGAN KINERJA (Sesuai format disediakan)